h1

Pengungkapan dan Sarana Interprentif

April 1, 2009

Pengungkapan dan Sarana Interprentif

PENGUNGKAPAN

Secaraa konseptual, pengungkapan merupakan bagian internal dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.

Masalah teoritis pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut ini :

1. Untuk siapa informasi diungkapkan?

2. Mengapa pengungkapan harus dilakukan?

3. seberapa banyak dan informais apa harus diaungkapkan?

4. bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi?

Siapa Dituju?

Rerangka konssseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka.

Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah penyajian infomasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangandan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

  • Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan.

  • Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

  • Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif.

Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Hal ini berkaitan dngan masalah seberapa banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan. Evans (2003, hlm. 336) mengidentifikasi tiga tingakat pengungkapan yaitu:

ü Tingkat memadai, adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah.

ü Tingkat wajar, adalah tingakat yang harus daiacapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama.

ü Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut ddengan pengambilan keputusan yang diarah.

Pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendala oleh keengganan perusahaan untuk menyediakan informasi. Beberapa penelitian akademik juga menunjukkan bahwa maikn besar perusahan makin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan. Pengungkapan sukarela ini merupakan solusi atas kendala pengungkapan secara penuh.

Kendala Pengungkapan

Berikut ini adalah beberapaa hal yang harus dipertimbangkan atau menjadi kendala dalam pengungkapan. Kendala pada umunya timbul dari kaca mata perusahaan. Salah satu hal yang menentukan keluasan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan. Kos penyediaan informasi harus lebih besar dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi meskipun sampai tingkat tertentu kos dapat diukur dengan cukup teliti bahkan dalm hal tertentu kos tersebut sangat tidak berarti.

Pengungkapan Wajib Dan Sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori pensignalan melandasi pengungkapan sukarela. Dengan kebersediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai tidak perlu penuh.

Regulasi Pengungkapan

Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam menyediakan informasi. Alasan tersebut adalah

a. Penyalah gunaan

b. Eksternalitas

c. Asimetri informasi

d. Keengganan manajemen

Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam masalah pengungkapan.

Apa Yang Diungkap

Pengungkapan meliputi statemen keuangan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Penyusun standar dan badan pengawas seperti SEC atau BAPEPAM mengeluarkan ketentuan teantang apa yng harus diungkapkan. SEC mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun dua laporan tahunan.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, Hendriksen dan van Breda (1922, hlm. 863-871) menunjukkan beberapa pos statemen atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan yaitu :

· Penjelasan kualitatif atau deskriptif terhadap data kuantitatif yang tertuang dalam statemen keuangan tradisional.

· Prakiraan keuangan

· Kebijakan akuntansi

· Perubahan akuntansi

· Peristiwa pascastatemen

· Segment usaha.

Berbagai Proposal

William mengusulkan suatu model pengungkapan yang disebut model pelaporan alternatif lima-lapis yaitu :

Lapis pertama: pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang sama dengan model yang sekarang berlaku

Lapis kedua : pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan tetapi bermasalah dalam hal reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang.

Lapis ketiga : pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi seperti misalnya kepuasan konsumen

Lapis keempat : pos-pos yang memenuhi kreteria pengukuran, keterandalan, dan keberpautan tetapi tidak memnuhi definisi elemen seperti angka sensitivitas-risiko

Lapis kelima : pos-pos yang tidak memenuhi definisi dan juga tiak dapat diukur secara terandalkan seperti kapital intelektual karyawan.

Metoda Pengungkapan

Metoda pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Metoda ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam satandar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan antara lain :

· Pos statemen keuangan

· Catatan kaki (catatan atas statemen keuangan)

· Penggunaan istilah teknis (terminologi)

· Penjelasan dalam kurung

· Lampiran

· Penjelasan auditor dalam laporan auditor

· Komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

SARANA INTERPRENTIF

Pegungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interprentuf untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statemen keuangan. Artinya, butir-butir pengungkapan diatas telah diakui sebagai hal yang harus diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya. Sarana interprentif ini tidak hanya ditujukan dalam laporan keuangan eksternal tetapi juga dalam pelaporan internal atau manajerial.

Kos dan Nilai

Dalam kondisi yang normal kos yang terjadi dapat dianggap menyatakan nilai pasar suatu sumber ekonomik pada saat tia dibeli atau diperoleh. Nilai adalah persepsi orang terhadap manfaat atau utilitas suatu objek yang dinyatakan dalam satuan pengukur. Pada umunya kos dan nilai adalah identik. Kemudian timbulah gagasan untuk mengganti kos tercatat dengan basis lain dalam sistem akuntansi. Artinya, akun-akun harus direvisi dengan perbedaan antara kos dan nilai. Ini berarti bahwa rerangka akuntansi pokok tidak lagi berbasis kos tetapi berbasis nilai lain.

Argumen Pendukung

Argumen utama pendukung gagasan tersebut adalah keberpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar.

Argumen Penyanggah

Paton dan Littleton (1970) berpendapat bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rerangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat sehingga harus diganti. Penggantian jumlah rupiah tercatat (kos) faktor-faktor jasa dengan taksiran nilai pasar yang berlaku sekarang tidak dapat didukung atas dasar argumen-argumen berikut :

· Keterandalan data

· Saling kompensasi antar perioda

· Fluktuasi nilai merupakan gejala umum

· Nilai pasar dan posisi keuangan

Simpulan

Penekanan pada kos historis atau aktual sebagai dasar pencatatan tidak berarti menolak sama sekali adanya kelayakan dan manfaat untuk mengadakan reorganisasi modal dan untuk menyesuaikan kembali aset, kewajiban, dan ekuitas bilamana hal ini memang jelas-jelas diperlukan khususnya dalam kejadian yang bersifat istimewa.

Kalau nilai menggeser kos historis sebagai rerangka kuntansi pokok, hal ini akan berakibat penyembunyian bahkan penghilangan data yang diukur secara paling objektif dan dapat diandalkan yaitu kos yang telah terjadi. Akan tetapi, kalau nilai pengganti tersebut dilaporkan sebagai data pelengkap pada saat-saat tertentu sesuai denagn kebutuhan maka hasilnya adalah jumlah rupiah (kos) yang ditentukan secara objektif tetap terpelihara denagn tambahan data yang memperjelas.

Revisi Kos Fasilitas Fisis

Dalam bebrapa hal khusu, penilaian kembali fasilitas fisis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Penilaian kembali biasanya dilakukan oleh perusahaan penilai. Beberapa menghendaki penilaian kembali antara lain:

1. Perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perusahaan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri.

2. Kuasi-reorganisasi untuk penyerapan defisit.

3. Penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai.

4. Peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi.

5. Terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk keperluan ganti rugi asuransi.

Alasan Pendukung Revisi

Alasan yang mendukung revisi kos aset tetap secara umum bersandarkan pada alasan yang dikemukakan dalam akuntansi berbasis nilai. Berikut adalah bebrapa alasan yang sering diajukan untuk mendukung revisi :

· Distorsi informasi ekonomik

· Distorsi akumulasi dana penggantian

Argumen Penyanggah

Paton dan Littleton memberi argumen untuk menolak revisi kos historis fasilitas fisis :

· Revisi terus menerus tidak praktis

· Hasil penilaian tidak meyakinkan

· Depresiasi bukan akumulasi dana

Simpulan

Akuntansi fasilitas fisis atau aset tetap brwujud atas dasar kos mempunyai keunggulan dibandingkan dengan alternatif yang lain bilamana ditinjau dari kebutuhan dan kondisis-kondisi perusahaan pada umumnya. Bersamaan dengan itu, kalau keadan tertentu memang mengharuskan adanya revisi kos fasilitas fisis maka kos revisian atau pengganti dapat diakui dalam buku besar secara terpisah dengan buku besar kos aktual sehingga data kos historis tidak menjadi hilang atau tersembunyi.

Pengurangan Nilai Buku Fasilitas Fisis

Berkaitan dengan revisi kos fasilitas fisis adalah pengurangan atau penghapusan sebagain kos atau nilai buku karea alasan teknis atau ekonomik tertentu dan bukan semata-mata karena penurunan harga atau devaluasi. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan aset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang.

Indikasi Penurunan Kemampuan

PSAK No. 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset daikatakan mengalami penurunan kemampuan bilaman nilai tercatat aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali.

Pengangguran Sementara

Kalau fasilitas fisis tertentu tidak dugunakan karena alasan musim atau lainnya maka pengangguran sementara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga penurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi.

Konversi Kos ke Rupiah Daya Beli

Karena daya beli dianggap stabil, rerangka akuntansi pokok atas dasar kos historis sering disangkal manfaatnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa satuan uang sebagai pengukur bahan olah akuntansi tidak stabil daya belinya.

Penyesuaian kos menjadi nilai pengganti menyangkut penggantian kos dengan nilai atau harga yang berlaku sekarang sedangkan konversi kos menjadi daya beli menyangkut penerapan angka indeks tingkat harga umum terhadap kos.

h1

RAHASIA BANK DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN PERBANKAN

April 1, 2009

RAHASIA BANK DALAM KAITANNYA

DENGAN KEJAHATAN PERBANKAN

A Pendahuluan

Dalam kurun waktu berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sangat sangat dipersoalkan tentang kerahasiaan bank di Indonesia yang terlalu ketat sehingga banyak kasus-kasus pidana perbankan yang sukar dilacak karena terlindung oleh kerahasiaan bank. Adanya pembeberan kredit macet, pembeberan simpanan nasabah, penyimpanan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, telah menimbulkan silang selisih pendapat tentang dapat tidaknya dituntut karena pembocoran kerahasiaan bank.

Selanjutnya ketentuan tentang kerahasiaan bank ini diIndonesia telah dilakukan revisi dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih dipersempit pengertian kerahasian bank yang terdapat dalam UU No.7 Tahun 1992 tersebut.

Dalam kaitannya dengan judul di atas, maka pembahasan dari judul yang

dibahas dalam karya tulis ini adalah berkenaan dengan:

a Rahasia bank sebagai faktor kendala dalam pengungkapan kasus–kasus dibidang perbankan.

b Rahasia bank disuatu pihak merupakan perlindungan hukum, namun dalam praktek sering dipandang sebagai faktor kriminogen atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas yaitu:

1. Apakah rahasia bank yang merupakan perlindungan hukum kepada nasabah merupakan faktor yang menimbulkan tindak pidana perbankan ?

2. Apakah ketentuan Undang-Undang tentang kerahasian bank merupakan kendala dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan perbankan ?

B Pengertian Rahasia Bank

Untuk lebih jelasnya tentang pengaturan tentang rahasia bank, maka terlebih dahulu ditinjau pengertian rahasia bank berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 16 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992) dinyatakan bahwa rahasia bank adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal ini dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Pengertian “kelaziman dunia perbankan” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 yaitu “seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yan diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”

Dari kedua pengertian di atas, maka terlihat bahwa pengertian rahasia bank menjadi sangat luas karena meliputi data dan informasi yang berhubungan dengan keuangan atau hal-hal lain dari nasabah baik mengenai yang simpanannya atau kredit (pinjaman) nasabah.

Namun kerahasian bank ini dikecualikan dalam hal kepentingan perpajakan, peradilan pidana, perkara perdata, tukar menukar informasi antar bank sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 40 (1) UU No.7 Tahun 1992.

“Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keuangan dalam hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib diharasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44”.

Berbagai pendapat yang berkembang tentang luas cakupan rahasia bank ini, maka dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberi pengertian yang lebih sempit terhadap pengertian kepada rahasia bank.

Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 menyatakan rahasia bank adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpangan dan simpanannya”.

Berdasarkan rumusan ini, maka rahasia yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah. Namun percantuman perkataan “segala sesuatu” masih menunjukan keluasan rahasia dari nasabah penyimpan yang wajib dijaga (disimpan) oleh bank.

Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 mengaturkan kewajiban bank sebagai berikut :

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, 41A, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A

Untuk memberi penegasan bahwa rahasia yang dilindungi oleh bank hanya rahasia nasabah penyimpan, maka dalam penjelesan Pasal 40 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

“apabila nasabah adalah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukan sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah sebagai nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank”

C Pengecualian Terhadap Rahasia Bank dari Nasabah Penyimpan

Rahasia bank dari nasabah penyimpan dapat diterobos apabila menyangkut kepentingan

1) Perpajakan,

2) Penyelesaian piutang negara,

3) Peradilan pidana,

4) Perkara perdata,

5) Tukar menukar informasi antara bank, dan

6) Permintaan tertulis nasabah penyimpan.

Ad. 1 Kepentingan perpajakan

Dalam Pasal 41 UUP 1998 ditentukan bahwa untuk kepentingan perpajakan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada penjabat pajak.

Dengan ketentuan tersebut, maka terlihat adanya prosedur (birokrasi) yang bertambah panjang dalam memperoleh data keuangan nasabah penyimpan, mulai dari adanya permintaan dari penyidik kepada instansi pajak yang diteruskan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan, meminta kepada Bank Indonesia. Perpanjangan birokrasi ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak lagi dibawah kekuasaan eksekutif, tetapi telah merupakan badan yang independen.

Ad. 2 Kepentingan penyelesaian Piutang Negara

Pasal 41A UUP 1998 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diberikan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara (BPUPLN)/PUPN), Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BPUPLN/PUPN, untuk memperoleh keterangan dari bank.

Permintaan itu dilakukan oleh kepada BPUPLN/ Ketua PUPN, dengan menyebutkan nama dan jabatan pejabat BPUPLN/PUPN, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukan keterangan tersebut. Selanjutnya Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis.

Ad. 3 Kepentingan Pemeriksaan Perkara Pidana.

Dalam Pasal 42 UUP 1998, dinyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam pemeriksaan perkara pidana. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Permintaan izin itu dilakukan secara tertulis oleh kepala Kepolisian Negara, Jaksa Anggota atau Ketua Makamah Agung kepada Bank Indonesia, dengan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukan keterangan itu dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Dalam UUP 1998 ada penambahan Pasal 42A, yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42A, dan Pasal 42.

Ad. 4 Pemeriksaan Perkara Perdata

Dalam Pasal 43 UUP 1998 menentukan bahwa dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, Direksi bank yang bersangkutan dapat memberi imformasi kepada pengadilan tentang nasabah yang bersangkutan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Ad. 5 Tukar Menukar Informasi Antar Bank

Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa dalan rangka tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberikan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain, yang tata caranya diatur oleh Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal ini tujuan tukar menukar informasi tersebut adalah untuk memperlancar dan mengamankan usaha Bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum dilakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Ad. 6 Atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan

Menurut Pasal 44A, simpanan nasabah penyimpan dapat diberikan kepada pihak lain oleh bank jika permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan, dan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan berhak pula memperoleh keterangan dari bank tentang simpanan nasabah penyimpan tersebut.

D Rahasia Bank Sebagai Perlindungan Hukum

Faktor Kriminogen dan Kendala dalam Pengungkapan Kejahatan Bank

1. Rahasia Bank sebagai Perlindungan Hukum

Baik dari ketentuan dalam UU No 7 Tahun 1992 dan dengan perubahan dalam UU No 10 tahun 1998, telah memberi perlindungan hukum kepada data keuangan dan keterangan lain dari nasabah bangk. Hanya saja dalam UU No 10 tahun 1998, perlindungan hukum itu diberikan kepada pihak nasabah penyimpan saja, tidak lagi diberi perlindungan kepada data keuangan dan hal lainnya nasabah debitur.

Lebih lanjut sehubungan dengan pelindungan hukum ini adalah ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 47 dan 47A UUP 1998. Pasal 47 ayat (1) memberi ancaman dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dengan denda sekurang-kurangnya Rp 10 Milyar dan paling banyak Rp 200 milyar, terhadap orang yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40.

Pasal 40 ayat (2) mengancam dengan pidana denda sekurang kurangnya Rp 4 milyar dan paling banyak 8 milyar terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40.

Dari ketentuan, di atas terlihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang cukup kuat untuk menjaga agar tidak terjadi pembocoran rahasia bank tersebut.

Dilihat dari segi hakekat rahasia bank Taufik EL Rahim menulis bahwa adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia dari nasabah didasarkan kepada 4 hal:

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak mencampuri dalam masalah yang bersifat pribadi (personal privacy)

2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya wajib dan dengan itikat baik wajib untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

3. Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat dengan demikian pengetahuan bank mengenai keuangan nasabah tidak disalahkan dan wajib dijaga oleh bank.

4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan (Taufik EL Rahim, 1998:61)

Jika dikaitkan antara rahasia bank yang diatur dalam UUP, tidak terlepas dari dasar permahaman dari hakekat rahasia bank itu sendir. Oleh karena itu perlindungan hukum yang diatur dalam UUP tersebut merupakan suatu kepatutan, yang pengecualian hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat diperlukan.

Ditilik dari sudut sifat kerahasian bank ada 2 teori sebagaimana dikemukakan oleh Djumhana yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan yang bersifat nisbi.

Teori yang bersifat mutlak menghendaki bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun baik dalam keadaan biasa maupun luar biasa, sedangkan teori yang bersifat nisbi memperolehkan bank membuka rahasia nasabahnya untuk kepentingan yang mendesak seperti kepentingan negara (Djumhana, 1993,111).

Negara Swiss menganut teori mutlak (absolut) dimana kepentingan individu nasabah dalam segala hal dilindungi sedemikian rupa tanpa melihat kepentingan kepentingan lain, seperti kepentingan negara. Kasus pemburuan harta kekayaan Soeharto di bank-bank Swiss sebagaimana diberitakan di media massa, juga terkait dengan rahasia bank.

UU No.10 tahun 1998 jelas menganut teori nisbi (sholehuddin,1997,74) yang membenarkan tindakan bank untuk membuka rahasia dalam beberapa kepentingan sebagaimana yang telah dibahas terdahulu.

2. Rahasia Bank Sebagai Faktor Kriminogen

Ada berbagai tindak pidana yang terdapat terjadi karena berlindung pada rahasia bang, seperti pencurian uang (money laundering), penggelapan pajak, korupsi.

Sumarkoco menulis bahwa dengan adanya kerahasiaan bank, oleh oknum-oknum tertentu dapat digunakan sebagai payung pelindung untuk melakukan berbagai kejahatan yang sulit diungkapkan karena modus operandinya sangat canggih seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi dewasi ini.

Bentuk kejahatan dibidang perbankan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (negarawan, politikus, pengusaha, dan para koruptor lainnya) adalah apa yang disebut “money laundering” (Sumarkoco S, 1990:1)

Sumitro R menulis tentang praktek Bank Swiss yang disebut dengan “mumbered account” yang merahasiakan surat-surat, penunjukkan orang-orang yang fiktif dan lain-lain sebagainya (simitro, 1977;193). Keadaan ini telah digunakan oleh oknum-oknum seperti koruptor, penyelundup pajak, bank digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang agar terhidar dari pengejaran oleh petugas.

Rahasia bank bukan suatu faktor yang berdiri sendiri di mana orang termotivasi untuk melakukan kejahatan, masih ada faktor lain yang mendahuluinya.

Dilihat dari sudur teori kriminologi, rahasia bank ini telah meniadakan kontrol sosial, terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpan.

Reiss, membedakan dua macam kontrol yaitu personal control dan social control (Romli Atmasasmita, 1992;32). Personal Control adalah kemampuan seorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan social control atau eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Pertanyaan yang timbul sekarang adalah apakah dengan terjadinya berbagai kejahatan dalam kaitannya dengan rahasia bank tersebut, rahasia bank itu sendiri yang ditiadakan? Hemat penulis rahasia bank itu penting, dan pencegahan kejahatan juga penting, namun meniadakan rahasia bank akan merugikan nasabah bank misalnya dalam bisnis. Jika keadaan keuangan dan hal lain dari nasabah terbuka untuk umum, maka kemukinan besar perusahaan –perusahaan yang sedang dijalankan oleh nasabah akan kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan, karena keadaa keuangan nasabah yang dianggap tidak bonafit, sehingga relasinya akan memutuskan hubungan dagang karena takut rugi. Padahal jika keadaan keuangan nasabah yang sedang dalam keadaan tidak baik itu tidak diketahui oleh relasinya, nasabah masih mungkin untuk memperbaiki keadaan keuangannya.

Dilain pihak kemungkinan terjadinya kejahatan lain seperti seperti penculikan dengan meminta tebusan atau pemerasan, jika keadaan keuangan setiap nasabah tidak dirahasiakan.

Pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan rahasia bank ini mungkin dapat diikuti ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat untuk mencegah praktek money laundering dengan menanyakan asal uang yang disimpan, jika simpanan begitu banyak. Jika diketahui ada bani yang menyimpan yang yang diperoleh secara legal, bank tersebut akan di kenai sanksi (Bohari, 1999;50) Di Indonesia ketentuan yang demikian ini belum ada.

3. Kendala Dalam Pengukapan Kasus

Ada anggapan bahwa rahasia bank merupakan salah satu kendala dalam pengungkapan kasus-kasus dibidang perbankan. Secara formal kendalanya terletak pada prosedur untuk memperoleh data dari bank karena jalur birokrasi yang telah ditetapkan dalam UU yaitu dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Diambil contoh jika kasus yang sedang ditangani oleh penyidik memerlukan data dan keuangan tersangka yang ada dibank , maka penyidik tidak dapat langsung meminta kepada bank yang bersangkutan data tersebut, tetapi penyidik harus menyampaikan kebutuhan itu kepada KAPOLRI untuk meminta izin kepada Bank Indonesia.

Tentunya pula seorang penyidik tidak dapat secara langsung menyurati KAPOLRI untuk keperluan tersebut, tetapi harus melalui berakhir secara vertikal. Prosedur ini dapat dipahami sebagai tindakan untuk mencegah agar tidak secara mudah orang dapat meminta data tersebut dengan alasan adanya kasus yang sedang ditangani.

Pasal 42 UUP 1998 telah memberikan jaminan yang lebih kuat dengan memberikan penegasan bahwa data yang diminta oleh pejabat yang berwenang wajib diberikan oleh bank. Dengan demikian ketentuan ini telah memperkecil kendala yang ditimbulkan pada tingkatan yang lebih tendah.

Di lain pihak UUP 1998 telah meniadakan sama sekali kendala untuk memperoleh data dari nasabah debitur misalnya dalam kasus kredit yang bermasalah dapat diberitahukan oleh bank secara periodek secara terbuka pertanyaan adalah apakah secara aplikasi ketentuan tersebut akan dilaksanakan.

Kendala dalam pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, secara kasuistis sangat tergantung kepada kesungguhan dari pemeritah sendiri. George.J. Aditjondro menulis dalam Majalah Tempo, 6 Juni 1999 tentang pelacakkan dana milik keluarga Soeharto dengan judul mencermati Misi Muladi-Ghalib. Kedua pejabat tinggi itu ditugasi oleh Presiden B.J Habibie untuk melacak kebenaran berita Time, bahwa uang sebanyak US $ 9 Milyar telah ditransfer dari sebuah bank Swiss ke sebuah bank Austria, tak lama setelah Soeharto meletakan jabatan sebagai Presiden.

Adjitjondro berpendapat hal itu tidak berhasil karena 3 (tiga):

1. Tranfers dana dari Swiss di Austria terjadi hampir setahun yang lalu, sekitar bulan juli 1998. Tidak ada jaminan dana tidak ditransfers ketempat lain. Pemerintah B.J Habibie hampir setahun terlambat bertindak, sebab transfer dana dari Indonesia ke Austria sejak September 1998. Sumbernya adalah David Hale, analisis ekonomi Zurich Insurance yang bertempat tinggal di Chicago. Tetapi Indonesia tidak mengirim petugas untuk memperjelaskan hal itu dari David Hale.

2. Walaupun Menteri Muladi dan jaksa Agung Andi Ghalib mengantongi surat permintaan resmi Presiden Habibie kepada kedua kepala negara Swiss dan Austria untuk membantu pelacakan itu. Surat itu tidak mempunyai efek apa-apa, kecuali Presiden Habibie secara tertulis meminta pemerintah negara Swiss dan Austria, meminta untuk membekukan semua rekening atas Soeharto dan keluarganya dan kroninya di, kedua negara. Surat itu pun harus mengacu pada UU Swiss yang sejak 1 januari 1983, mewajibkan pemerintah Swiss bekerja sama dengan negara lain dalam pemberantasan kejahatan Internasional atau UU IMAC (International Mutual Assistance in Criminal Matters). Namun syaratnya Soeharto telah dimeja hijaukan pada waktu itu belum dijadikan tersangka.

3. Sebagai federasi dari kantong-kantong (semacam negara bahagian) pemerintah federal Swiss tidak dapat memaksa kehendaknya untuk pemerintah Marcos, mulai dicetus dari bawah yaitu Kantong Zurich pada tanggal 29 Mei 1986 yang kemudian diikuti oleh kantong Jenewa, Lausanne, Fribourg dan Berne. Hal itu tidak diusahakan oleh Indonesia. Kerahasiaan bank Swiss mulai menipis karena gempuran dari pengacara Yahudi dan pengacar Marcos. Namun untuk negara Austria, sukar ditembus karena banyak berkas koruptor, dikantor, pengusaha lebih merasa aman menyimpan harta jarahannya di bank Austria, karena Austria menawarkan jaminan kerahasiaan bank yang lebih tinggi ketimbang Swiss (Tempo 9 Juni 1999)

Dari illustrasi di atas nampak bahwa kerahasian Bank di Indonesia telah lebih terbuka dibandingkan dengan negara Swiss dan Austrasi. Sehingga kendala secara peraturan perundang-undangan dapat dikatakan menjadi tidak ada lagi kecuali ada faktor ketiadaan kemauan negara sendiri untuk mengungkapkan kasus-kasus yang merugikan kepentingan umum.

Untuk mengantisipasi kendala yang timbul karena bank enggan atau tidak mau memberikan keterangan yang menyangkut rahasia bank, maka dalam Pasal 47A UUP 1998 telah mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 Milyar dan paling banyak Rp 15 milyar, bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A.

E Penutup

Dari bahasan diatas dapat disimpulkan bahwa UUP 1998 telah mempersempit ruang lingkup rahasia bank, yaitu hanya rahasia nasabah penyimpan. Rahasia bank perlindungan hukum kepada nasabah penyimpanan tetap diakui eksestensinya namun diperlukan adanya peraturan hukum yang dapat memperkecil kemungkinan bank digunakan sebagai terminal untuk melegalkan uang yang diperoleh dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, M, Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Pardede, Marulak, Hukum Pidana Bank, pustaka Harapan, Jakarta, 1995.

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco Bandung, 1992

, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminalogi, Mandar Maju, Bandung, 1995

Sholehuddin M, Tindak Pidana Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Sumitro, R, Hukum Pajak International Indonesia, Perkembangan Serta Pengaruhnya, PT Eresco Bandung, 1997.

Tempo, No XXVIII/31, 6 juni 1999, PT Temprin, jakarta, 1999

UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, BP Panca Usaha, Jakarta, 2000.

h1

Piutang

Maret 29, 2009

PIUTANG

Piutang adalah:merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada langanan-laganannya pada waktu melakukan penjualan. Kelongaran-kelongaran yang di berikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan langganan membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. syarat jual beli yang menunjukkan penjualan kredit misalnya: 2/10, n/30.

Piutang dapat di kelompokkan menjadi dua:

1. Piutang dagang

Piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

2. Piutang lain-lain

Misalnya: piutang pegawai, piutang bunga, piutang dari perusahaan afiliasi, piutang persero dan lain-lain.

v Penilain dan pelaporan

Piutang di nilai sebesar jumlah yang di harapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang, Perbedaan di sebabkan perusahan telah mengurangkan dari jumlah piutangnya, penyisihan tehadap piutang-piutang yang tidak tertagih. Konsep penilaian demikian menunjukkan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan di terima di masa mendatang.

v Penyisihan piutng tak tertagih

Pada dasarnya terdapat dua cara:

1.Berdasrkan saldo piutang

Dapat dilakukan dengan jalan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang. Biasanya saldo yang dipakai adalah rata-rata antara saldo piutang pada awal dan pada akhir.

2.Penyisihan atas dasar saldo penjualan

Dilakukan dengan menetapkan suatu persentase tertentu terhadap penjualan.Sedapat mungkin angka penjualan yang di pakai adalah penjualan kredit, tetapi apabila untuk memperoleh angka tersebut diperlukan terlalu banyak waktu dan biaya maka persentase dapat juga didasarkan atas total penjualan.

v Penghapusan piutang

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan pembebanan biaya atas kemungkinan rugi karena tak tertagihnya piutang.Jumlah yang tercantum di dalamnya merupakan suatu taksiran karena, tidak dapat diidentifikasi , maka penyisihan piutang tak tertagaih dicatat dalam perkiraan terpisah, maka dengan cara ini piutang menurut nama debitur berdasarkan jumlah brutonya masih dapat di buat.

v Metode Penghapusan Piutang

Apabila pada suatu saat di ketemukan bahwa piutang dari debitur tertentu oleh karena suatu sebab tidak akan tertagih dan manajemen perusahaan memutuskan untuk menghapuskannya, maka baru pada saat inilah kerugian karena tidak tertagihnya piutang dapat di catat.

v Umur piutang

Agar dapat di ketahui berapa lama piutang suatu langganan sudah berlalu, daftar piutang biasanya di kelompokkan menurut umur. Umur piutang adalah jangka waktu sejak di catatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Biasanya umur piutang di kelompokkan menurut jumlah hari tertentu, misalnya: piutang yang berumur 1-30hari, 31-60hari, 61-90hari dan seterusnya.

Disadur dari beberapa sumber

h1

Beban Dibayar Dimuka

Maret 29, 2009

Beban Dibayar Dimuka

Pengeluaran uang untuk suatu barang dan jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang dapat digolongkan dalam beban dibayar dimuka (prepaid expense). Karena, manfaat dari barang dan jasa tersebut baru akan diperoleh di mendatang, maka dari itu harus disajikan sebagai aktiva. Beban dibayar dimuka disebabkan karena tidak semua beban dibayar pada saat yang sama dengan diterimanya menfaat. Perbedaan waktu antara saat membayar dan saat manfaat tersebut diterima juga tidak akan muncul apabila perusahaan tidak membagi dan melaporkan kegiatan ekonomisnya dalam periode akuntansi tertentu. Beberapa pos yang termasuk dalam kategori beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut: sewa dibayar dimuka, asuransi dibayar dimuka dan lain-lain.

Beban dibayar dimuka pada akhirnya akan dialokasikan sebagai beban dalam suatu periode. Disamping pengeluaran yang harus dicatat sebagai beban dibayar dimuka, terdapat juga pengeluaran yang dimasukkan sebagai uang muka atas perolehan suatu aktiva. Pengeluaran yang demikian itu biasanya diklasifikasi sebagai uang muka (advances). Beban dibayar dimuka dan uang muka kadang-kadang secara bersama-sama disebut juga dengan pembayaran dimuka (prepayment). Dalam literatur Indonesia pembayaran dimuka disebut juga dengan pos-pos transitoris aktif. Dalam hal ini, arus uang (pengeluaran) terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan manfaat yang diterima.

Pencatatan beban dibayar dimuka

Pencatatan beban dibayar dimuka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Mula-mula dicatat dalam akun aktiva

Apabila pencatatan mula-mula dicatat ke dalam akun aktiva, maka pada akhir tahun (atau pada saat tertentu), bagian dari aktiva yang sudah terpakai tersebut perlu dibuatkan jurnal penyesuaian ke akun beban. Cara pencatatan ini, tidak memerlukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

b) .Mula-mula dicatat dalam akun beban

Apabila pencatatan mula-mula dicatat dalam akun beban, maka pada akhir tahun (atau pada saat-saat tertentu), bagian dari beban yang manfaatnya masih akan diterima di masa mendatang, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian ke akun aktiva. Cara pencatatan ini memerlukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

Jurnal penyesuaian untuk beban dibayar dimuka pada hakikatnya adalah untuk mengalokasikan bagian yang sudah mendatangkan manfaat dalam tahun berjalan, sehingga harus dibebankan dalam laporan laba rugi, dan bagian yang akan mendatangkan manfaat dimasa mendatang, harus disajikan sebagai aktiva. Hal ini berlaku baik untuk pencatatan yang pertama maupun yang kedua

Disadur dari beberapa sumber

h1

PERSEDIAAN

Maret 29, 2009

PERSEDIAAN

A. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu dengan tujuan untuk dijual secara langsung atau melalui proses produksi di dalam siklus normal kegiatan perusahaan.Pemilikan persediaan bertujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam memproduksi barang atau jasa yang kemudian dijual di dalam siklus kegiatan normal perusahaan.

Bentuk dan elemen persediaan

Bentuk dan elemen persediaan umumnya tergantung karakteristik perusahaan, yaitu;

  1. Peruahaan dagang memiliki elemen persediaan berupa persediaan barang dagang, yaitu barang dagangan yang dimiliki perusahaan atau belum dijual pada saat atau tanggal tertentu.
  2. Perusahaan manufaktur memiliki elemen persediaan sbb;
    1. Persediaan produk selesai, yaitu produk selesai yang dimiliki perusahaan atau belum dijual pada tanggal tertentu.
    2. Persediaan produk dalam proses, yaitu produk dalam proses yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu.
    3. Persediaan bahan atau disebut dengan persdiaan barang mentah, yaitu meliputi bahan baku dan bahan penolong yang dimiliki perusahaan atau belum dimasukkan di dalam pengolahan produk pada tanggal tertentu.

Masalah yang mungkin timbul pada akhir periode dalam rangka penentuan persediaan

  1. Barang dalam perjalanan, yaitu barang yang pada akhir periode akuntansi masih dalam perjalanan dari penjualan ke pembeli.
  2. Barang konsinyasi, yaitu barang yang di titip kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijualkan, pihak lain yang menjualkan tersebut akan memperoleh komisi dari barang yang telah berhasil dia jualkan.
  3. Barang telah dipisahkan, dalam hal ini di gunakan istilah perjanjian jual-beli, yaitu untuk menjawab masalah apakah barang yang sudah dipisahkan untuk dikirim tersebut merupakan persediaan bagi penjual atau persediaan bagi pembeli.
  4. Penjualan bersyarat dan penjualan angsuran, hal ini sering digunakan untuk barang-barang yang harganya relatif tinggi, dengan tujuan agar volume penjualan dapat ditingkatkan.

B. Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan

Tujuan perencanaan dan pengendalian persediaan yang dilakukan oleh manajemen, yaitu;

  1. Memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan meminimalkan biaya yang berhubungan dengan persediaan, tanpa mengganggu kegiatan penjualan atau produksi.
  2. Menyelenggarakan pengendalian yang mencukupi atas persediaan yang dimiliki perusahaan.

Perencanaan yang tepat atas persediaan, yaitu;

  1. Perencanaan atas kuantitas barang dagangan atau produk yang akan dijual di dalam periode akuntansi tetentu.
  2. Perencanaan atas barang dagangan atau bahan yang akan dibeli di dalam periode akuntansi tertentu.
  3. Perencanaan kuantitas barang dagangan atau bahan yang akan dibeli setiap kali diadakan pembelian.
  4. Perencanaan saat atau kapan pemesanan barang dagangan atau bahan akan dilakukan.
  5. Perencanaan kuantitas maksimal dan minimal persediaan.

Beberapa teknik pengendalian pesediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu;

  1. Pembagian tugas fungsional di dalam organisasi yang berhubungan dengan persediaan secara tepat.
  2. pengawasan selektif atas persediaan dengan rancangan ABC.
  3. Pengawasan persediaan yang dijual atau dipakai melalui standar.
  4. Pengawasan perrsediaan menggunakan perputaran persediaan.

Perencanaan dan pengendalian persediaan, khususnya untuk persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan dagang;

  1. Perencanaan atas kuantitas barang dagangan yang akan dijual

Untuk periode akuntansi yang akan berjalan, perusahaan dagang haus menyusun budget atau anggaran penjualan yang menunjukkan jenis barang dagangan yang akan dijual pada setiap bulan beserta kuantitasnya masing-masing.

  1. Perncanaan atas kuantitas barang dagangan yang akan dibeli didalam periode akuntansi tertentu

Besarnya kuantitas barang dagangan yang akan dibeli di dalam periode akuntansi tertentu adalah sebesar kuantitas barang dagangan yang direncanakan atau dianggarkan untuk dijual ditambah persediaan barang dagangan akhir periode yang direncanakan dikurangi kuantitas persediaan barang dagangan awal periode.

  1. Perencanaan kuanttas barang dagangan yang akan dibeli setiap kali diadakan pembelian.

Bertujuan agar barang dagangan yang dibeli dapat mencukupi atau tidak mengganggu kelancaran penjualan tetapi juga biaya yang paling ekonomis.

  1. Perencanaan saat atau kapan pemesanan barang dagangan dilakukan.

Bertujuan agar tidak mengganggu kelancaran penjualan barang dagangan karena kekosongan persediaan.

  1. Perencanaan kuantitas maksimal dan minimal persediaan.

Tujuan perencanaan titik minimal persediaan adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi gangguan penjualan karena kehabisan persediaan. Tujuan perencanaan titik maksimal adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi persediaan yang berlebihan.

C. Penentuan Harga Pokok Persediaan

Persedian mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang meliputi laporan laba-rugi, laporan perubahan modal ( laba ditahan ), dan neraca.

Agar dapat menentukan harga pokok barang dagangan yang dijual dan persediaan dengan relative tepat an teliti;

  1. Metode akuntansi persediaan
    1. Metode persediaan phisik; digunakan oleh perusahaan yang relative kecil dimana phisik persediaan masih memungkinkan diawasisecara langsung oleh manajemen perusahaan.
    2. Metode persediaan perpetual; sering disebut dengan metode persediaan abadi, atau metode persediaan terus menerus, atau metode persediaan kekal, atau metode abadi.
  2. Metode aliran harga pokok persediaan
    1. Metode Identifikasi khusus; menentukan aliran harga pokok persediaan yang dijual atau dipakai sesuai dengan aliran phisik perseiaan.
    2. Metode perpetual identifikasi khusus; mutasi persediaan ditampung dalam kartu persediaan yang diselenggarakan untuk setiap jenis barang dagangan yang dimiliki perusahaan.
  3. Menyusun laporan laba rugi
    1. Perhitungan harga pokok penjualan dan persediaan akhir
    2. Jurnal transaksi
    3. Menyusun laporan laba-rugi

Disadur dari beberapa sumber

h1

Penjualan

Maret 29, 2009

PENJUALAN

Robert McMurry membedakan enam posisi penjualan, mulai dari penjualan yang tidak kreatif hingga yang paling kreatif :

  1. Pengirim pesanan (deliverer) : Wiraniaga yang tugas utamanya adalah mengirimkan produk ( susu, roti, bahan bakar, minyak)
  2. Penerima pesanan (order taker) : Wiraniaga yang terutama bertindak sebagai penerima pesanan di perusahaan atau sebagai penerima pesanan di luar perusahaan.
  3. Misionaris (missionary) : Wiraniaga yang tidak diharapkan atau tidak diizinkan untuk menerima pesanan, tetapi yang tugas utamanya adalah mendidik pemakai atau calon pemakai.
  4. Teknisi (technician) : Wiraniaga yang bertugas sebagai konsultan untuk perusahaan klien.
  5. Pencipta permintaan (demand creator) : Wiraniaga yang mengandalkan metode-metode kreatif untuk menjual produk berwujud atau produk tidak berwujud.
  6. Penjual solusi (solution vendor) : Wiraniaga yang keahliannya ada dalam memecahkan masalah pelanggan.

Merancang Tenaga Penjualan

Tujuan dan strategi tenaga penjualan.

Wiraniaga akan memiliki satu atau beberapa tugas khusus berikut untuk dilaksanakan

  1. Mencari calon pelanggan. Melakukan pencarian calon pembeli, atau petunjuk.
  2. Menetapkan sasaran. Memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara calon dan pelanggan.
  3. Berkomunikasi. Mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan tersebut.
  4. Menjual. Mendekati, melakukan presentasi, menjawab keberatan-keberatan, dan menutup penjualan.
  5. Melayani. Menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan-memberikan konsultasi tentang masalah, memberikan bantuan teknis, merencanakan pembiayaan, dan melakukan pengiriman.
  6. Mengumpulkan informasi. Melakukan riset pasar dan melaksanakan tugas intelijen.
  7. Mengalokasikan. Memutuskan pelanggan mana akan memperoleh produk tidak mencukupi selama masa-masa kekurangan produk.

Tenaga penjualan produk-produk perusahaan yang lebih rumit dan sesuai dengan pesanan kepada pelanggan-pelanggan besar, dan perusahaan tersebut seharusnya menyerahkan penjualan yang sederhana kepada tenaga penjualan di dalam perusahaan dan kepada pemesanan melalui internet.

Perusahaan-perusahaan harus menyebarkan tenaga penjualan secara strategis sehingga mereka mengunjungi pelanggan yang tepat pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat.

Perwakilan penjualan membutuhkan kemampuan pemasaran analisis, dan kemampuan-kemampuan ini akan sangat berperan penting pada tingakat manajemen penjualan yang lebih tinggi. Begitu sudah diputuskan suatu pendekatan, perusahaan tersebut dapat menggunakan tenaga penjualan langsung atau kontrak. Tenaga penjualan (perusahaan) langsung adalah karyawan digaji penuh atau paruh waktu bekerja semata-mata di perusahaan tersebut. Tenaga penjual kontrak adalah perwakilan produsen, agen penjual, dan pialang, yang menerima komisi berdasarkan penjualan.

Struktur tenaga penjualan.

Perusahaan-perusahaan yang mapan perlu merevisi struktur tenaga penjualannya apabila kondisi pasar dan perekonomian berubah.

  • Teritorial : struktur penjualan ini menghasilkan defenisi tanggung jawab yang jelas dan meningkatkan insentif perwakilan tersebut untuk mengembangkan bisnis lokal dan ikatan pribadi.
  • Produk : pentingnya perwakilan penjualan untuk mengenal produknya, bersama pengembangan divisi-divisi produk dan manajemen produk.
  • Pasar : perusahaan-perusahaan sering mengkhususkan tenaga penjualannya menurut lini industri atau pelanggan. Kelebihan spesialisasi pasar adalah bahwa masing-masing tenaga penjualan dapat sangat memahami kebutuhan-kebutuhan pelanggan tertentu, kelemahan utamanya adalah bahwa pelanggan tersebar di seluruh negeri tersebut, yang membutuhkan banyak perjalanan.
  • Rumit : apabila suatu perusahaan menjual berbagai jenis produk kepada berbagai jenis pelanggan di daerah geografis yang luas, perusahaan itu sering menggabungkan beberapa struktur.

Mengelola tenaga penjualan

  1. Merekrut dan memilih perwakilan penjualan
  2. Melatih perwakilan penjualan.
  3. Mengawasi perwakilan penjualan
  4. Kaidah untuk kunjungan pelanggan.

· kaidah untuk kunjungan calon.

· menggunakan waktu penjualan dengan efesien.

· memotivasi perwakilan penjualan.

· kuota penjualan.

5. Mengevaluasi perwakilan penjualan.

a. sumber informasi.

b. Evaluasi formal.

Prinsip-prinsip penjualan pribadi

1. Profesionalisme.

· Pendekatan pendahuluan.

· Pendekatan.

· Presentasi dan peragaan.

· Mengatasi keberatan.

· Menutup penjualan.

· Tindak lanjut dan pemeliharaan.

2. Negosiasi.

a. kapan bernegosiasi.

b. merumuskan strategi negosiasi.

Strategi negosiasi adalah komitmen pada pendekatan menyeluruh yang memiliki peluang yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan negosiator.

c. Pemasaran hubungan

Apabila program manajemen hubungan diterapkan secara tepat, organisasi tersebut akan mulai memusatkan banyak perhatian pada pengelolaan pelanggannya sama seperti pada pengelolaan produk-produknya.

PIUTANG

Piutang adalah merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada langanan-laganannya pada waktu melakukan penjualan. Kelongaran-kelongaran yang di berikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan langganan membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. syarat jual beli yang menunjukkan penjualan kredit misalnya: 2/10, n/30.

Piutang dapat di kelompokkan menjadi dua:

1. Piutang dagang

Piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

2. Piutang lain-lain

Misalnya: piutang pegawai, piutang bunga, piutang dari perusahaan afiliasi, piutang persero dan lain-lain.

a. Penilaian dan pelaporan

Piutang di nilai sebesar jumlah yang di harapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang, Perbedaan di sebabkan perusahan telah mengurangkan dari jumlah piutangnya, penyisihan tehadap piutang-piutang yang tidak tertagih. Konsep penilaian demikian menunjukkan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan di terima di masa mendatang.

b. Penyisihan piutang tak tertagih

Pada dasarnya terdapat dua cara:

1.Berdasarkan saldo piutang

Dapat dilakukan dengan jalan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang. Biasanya saldo yang dipakai adalah rata-rata antara saldo piutang pada awal dan pada akhir.

2.Penyisihan atas dasar saldo penjualan

Dilakukan dengan menetapkan suatu persentase tertentu terhadap penjualan.Sedapat mungkin angka penjualan yang di pakai adalah penjualan kredit, tetapi apabila untuk memperoleh angka tersebut diperlukan terlalu banyak waktu dan biaya maka persentase dapat juga didasarkan atas total penjualan.

3. Penghapusan piutang

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan pembebanan biaya atas kemungkinan rugi karena tak tertagihnya piutang.Jumlah yang tercantum di dalamnya merupakan suatu taksiran karena, tidak dapat diidentifikasi , maka penyisihan piutang tak tertagaih dicatat dalam perkiraan terpisah, maka dengan cara ini piutang menurut nama debitur berdasarkan jumlah brutonya masih dapat di buat.

4. Metode Penghapusan Piutang

Apabila pada suatu saat di ketemukan bahwa piutang dari debitur tertentu oleh karena suatu sebab tidak akan tertagih dan manajemen perusahaan memutuskan untuk menghapuskannya, maka baru pada saat inilah kerugian karena tidak tertagihnya piutang dapat di catat.

5. Umur piutang

Agar dapat di ketahui berapa lama piutang suatu langganan sudah berlalu, daftar piutang biasanya di kelompokkan menurut umur. Umur piutang adalah jangka waktu sejak di catatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Biasanya umur piutang di kelompokkan menurut jumlah hari tertentu, misalnya: piutang yang berumur 1-30hari, 31-60hari, 61-90hari dan seterusnya.

PERSEDIAAN

A. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu dengan tujuan untuk dijual secara langsung atau melalui proses produksi di dalam siklus normal kegiatan perusahaan.Pemilikan persediaan bertujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam memproduksi barang atau jasa yang kemudian dijual di dalam siklus kegiatan normal perusahaan.

Bentuk dan elemen persediaan

Bentuk dan elemen persediaan umumnya tergantung karakteristik perusahaan, yaitu;

  1. Peruahaan dagang memiliki elemen persediaan berupa persediaan barang dagang, yaitu barang dagangan yang dimiliki perusahaan atau belum dijual pada saat atau tanggal tertentu.
  2. Perusahaan manufaktur memiliki elemen persediaan sbb;
    1. Persediaan produk selesai, yaitu produk selesai yang dimiliki perusahaan atau belum dijual pada tanggal tertentu.
    2. Persediaan produk dalam proses, yaitu produk dalam proses yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu.
    3. Persediaan bahan atau disebut dengan persdiaan barang mentah, yaitu meliputi bahan baku dan bahan penolong yang dimiliki perusahaan atau belum dimasukkan di dalam pengolahan produk pada tanggal tertentu.

Masalah yang mungkin timbul pada akhir periode dalam rangka penentuan persediaan

  1. Barang dalam perjalanan, yaitu barang yang pada akhir periode akuntansi masih dalam perjalanan dari penjualan ke pembeli.
  2. Barang konsinyasi, yaitu barang yang di titip kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijualkan, pihak lain yang menjualkan tersebut akan memperoleh komisi dari barang yang telah berhasil dia jualkan.
  3. Barang telah dipisahkan, dalam hal ini di gunakan istilah perjanjian jual-beli, yaitu untuk menjawab masalah apakah barang yang sudah dipisahkan untuk dikirim tersebut merupakan persediaan bagi penjual atau persediaan bagi pembeli.
  4. Penjualan bersyarat dan penjualan angsuran, hal ini sering digunakan untuk barang-barang yang harganya relatif tinggi, dengan tujuan agar volume penjualan dapat ditingkatkan.

B. Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan

Tujuan perencanaan dan pengendalian persediaan yang dilakukan oleh manajemen, yaitu;

  1. Memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan meminimalkan biaya yang berhubungan dengan persediaan, tanpa mengganggu kegiatan penjualan atau produksi.
  2. Menyelenggarakan pengendalian yang mencukupi atas persediaan yang dimiliki perusahaan.

Perencanaan yang tepat atas persediaan, yaitu;

  1. Perencanaan atas kuantitas barang dagangan atau produk yang akan dijual di dalam periode akuntansi tetentu.
  2. Perencanaan atas barang dagangan atau bahan yang akan dibeli di dalam periode akuntansi tertentu.
  3. Perencanaan kuantitas barang dagangan atau bahan yang akan dibeli setiap kali diadakan pembelian.
  4. Perencanaan saat atau kapan pemesanan barang dagangan atau bahan akan dilakukan.
  5. Perencanaan kuantitas maksimal dan minimal persediaan.

Beberapa teknik pengendalian pesediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu;

  1. Pembagian tugas fungsional di dalam organisasi yang berhubungan dengan persediaan secara tepat.
  2. pengawasan selektif atas persediaan dengan rancangan ABC.
  3. Pengawasan persediaan yang dijual atau dipakai melalui standar.
  4. Pengawasan perrsediaan menggunakan perputaran persediaan.

Perencanaan dan pengendalian persediaan, khususnya untuk persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan dagang;

  1. Perencanaan atas kuantitas barang dagangan yang akan dijual

Untuk periode akuntansi yang akan berjalan, perusahaan dagang haus menyusun budget atau anggaran penjualan yang menunjukkan jenis barang dagangan yang akan dijual pada setiap bulan beserta kuantitasnya masing-masing.

  1. Perncanaan atas kuantitas barang dagangan yang akan dibeli didalam periode akuntansi tertentu

Besarnya kuantitas barang dagangan yang akan dibeli di dalam periode akuntansi tertentu adalah sebesar kuantitas barang dagangan yang direncanakan atau dianggarkan untuk dijual ditambah persediaan barang dagangan akhir periode yang direncanakan dikurangi kuantitas persediaan barang dagangan awal periode.

  1. Perencanaan kuanttas barang dagangan yang akan dibeli setiap kali diadakan pembelian.

Bertujuan agar barang dagangan yang dibeli dapat mencukupi atau tidak mengganggu kelancaran penjualan tetapi juga biaya yang paling ekonomis.

  1. Perencanaan saat atau kapan pemesanan barang dagangan dilakukan.

Bertujuan agar tidak mengganggu kelancaran penjualan barang dagangan karena kekosongan persediaan.

  1. Perencanaan kuantitas maksimal dan minimal persediaan.

Tujuan perencanaan titik minimal persediaan adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi gangguan penjualan karena kehabisan persediaan. Tujuan perencanaan titik maksimal adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi persediaan yang berlebihan.

C. Penentuan Harga Pokok Persediaan

Persedian mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang meliputi laporan laba-rugi, laporan perubahan modal ( laba ditahan ), dan neraca.

Agar dapat menentukan harga pokok barang dagangan yang dijual dan persediaan dengan relative tepat dan teliti;

  1. Metode akuntansi persediaan
    1. Metode persediaan phisik; digunakan oleh perusahaan yang relative kecil dimana phisik persediaan masih memungkinkan diawasisecara langsung oleh manajemen perusahaan.
    2. Metode persediaan perpetual; sering disebut dengan metode persediaan abadi, atau metode persediaan terus menerus, atau metode persediaan kekal, atau metode abadi.
  2. Metode aliran harga pokok persediaan
    1. Metode Identifikasi khusus; menentukan aliran harga pokok persediaan yang dijual atau dipakai sesuai dengan aliran phisik perseiaan.
    2. Metode perpetual identifikasi khusus; mutasi persediaan ditampung dalam kartu persediaan yang diselenggarakan untuk setiap jenis barang dagangan yang dimiliki perusahaan.
  3. Menyusun laporan laba rugi
    1. Perhitungan harga pokok penjualan dan persediaan akhir
    2. Jurnal transaksi
    3. Menyusun laporan laba-rugi

KAS

Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening goro bank yang dimiliki perusahaan serta elemen-elemen lainnya yang dapat dipersamakan dengan kas. Syarat suatu elemen dapat dipersamakan dengan kas adalah:

a. Dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran khususnya di dalam lingkungan business

b. Dapat disetorkan sebagai atau kedalam rekenig giro di bank pada setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya.

Elemen yang termasuk kas meliputi:

1. Kas pada perusahaan (cash on hand)

Terdiri dari:

a. Uang tunai meliputi uang ligam dan kertas yang dimiliki perusahaan.

b. Check yang diterima sebagai alat pembayaran dari pihak lain tetapi oleh perusahaan belum diuangkan atau disetor sebagai rekening giro dibank.

c. Elemen-elemen lain nya yang dapat dipersamakan dengan kas,misalnya: pos wesel, bukti kiriman uang yang belum di uangkan,bank draft,money order dan sebagainya.

2. Kas di bank (cash in bank)

Kas dibank adalah semua saldo rekening giro bank yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan setiap saat sebagai alat pembayaran dengan menggunakan check atau permintaan transfer uang.

Didalam praktek seringkali ada elemen yang tidak merupakan kas tetapi dimasukan sebagai elemen kas, sehingga elemen tersebut perlu dipisahkan dengan kas. Elemen-elemen yang tidak termasuk kas misalnya:

1. Kas bon

Kas bon atau uang muka intern adalah merupakan bukti pengambilan uang kas yang dilakukan oleh petugas perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pihak luar yang jumlahnya belum dapat dipastikan dan bukti-bukti pendukung nya baru piperoleh jika sudah dibayar

Bukti kas bon tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan tidak dapat disetorkan kedalam rekening giro perusahaan di bank, maka kas bon bukan merupakan elemen kas.

2. Persediaan perangko dan meterai

Persediaan perangko dan materai seringkali di dalam praktek dimasukan sebagai elemen kas. Hal ini tidak benar karena persediaan perangko dan meterai tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan tidak dapat disetorkan ke dalam rekening giro dibank.

3. Check bertanggal mundur (postdated check)

Check bertanggal mundur adalah check yang diterima perusahaan dari pihak lain pada tanggal tertentu tetapi dibubuhi tanggal yang selang beberapa waktu kemudian dibandingkan dengan penerimaan check tersebut.

4. Check yang tidak cukup dana nya

Check yang diterima oleh perusahaan dari pihak lain dapat merupakan check yang tidak cukup dana nya dan bahkan mungkin merupakan check kosong,sehingga check tesebut tidak dapat di uangkan atau disetor kedalam rekening giro dibank.

5. Deposito berjangka (times deposit)

Deposito berjangka adalah simpanan di bank yang pengambilannya terikat pada peraturan-peraturan dan jangka waktu tertentu, sehingga simpanan tersebut tidak dapat diambil atau di uangkan setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya.

6. Kas dibatasi pemakaian nya

Didalam perusahaan bisa terdapat kas yang dibatasi pemakaian nya untuk tujuan khusus misalnya untuk pelunasan hutang jangka panjang,untuk ekspansi dan untuk pembayaran deviden.

7. Rekening giro diblokade

Simpanan giro perusahaan dapat diblokade oleh pihak yang berwenang karena alasan-alasan tertentu.

8. Investasi jangka pendek

Karena investasi jangka pendek bertujuan untuk menghindari kas yang mengganggur, didalam praktek sering kali investasi jangka pendek diperlukan atau disajikan sebagai elemen kas. Perlakuan atau penyajian itu tidak benar karena investasi jangka pendek tidak dapat secara langsung dipakai sebagai alat pembayaran pada setiap saat dan tidak dapat disetorkan ke bank kedalam rekening giro, jadi investasi jangka pendek merupakan elemen kas.

9. Piutang wesel

Piutang wesel yang diserahkan kepada bank untuk ditagihkan kepada pihak lain seringkali sudah dimasukan sebagai elemen kas di bank.

10. Bank overdraft

Timbul apabila perusahaan telah melakukan pembayaran dengan check melebihi saldo rekening giro di bank, sehingga catatan kas di bank yang diselenggarakan perusahaan bersaldo kredit.

Perencanaan dan Pegawasan kas

Kegiatan pokok manajemen didalam perencanaan dan pengawasan kas meliputi:

1. Perencanaan aliran kas

Salah satu tanggung jawab penting managemen adalah menyediakan kas yang cukup untuk kegiatan perusahaan secara efisien didalam periode akuntansi tertentu. Menyediakan kas yang cukup berarti bahwa perusahaan tidak mengalami kekurangan kas sehingga mengganggu likuiditas perusahaan,tetapi juga jangan sampai perusahaan mengalami kelebihan kas sehingga penggunaan kas tidak efisien karena sebagian kas menganggur.

2. Pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran kas

Secara umum prinsip pengawasan kas adalah sebagai berikut:

a. Dipisahkan antara fungsi pencatatan kas dengan fungsi pengelola pisik kas( kasir),apabila memungkinkan dipisahkan pula antara fungi pengelola phisik penerimaan kas dengan pengeluaran kas.

b. Meletakan tanggung jawab pengelola kas pada pejabat atau petugas tertentu dalam perusahaan.

c. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang sah, yaitu bukti yang disahkan atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

d. Mengefektifkan pemakaian rekening giro bank.

e. Sering dilakukan perhitungan phisik tetapi dalam internal waktu yang tidak tetap dan bersifat mendadak.

f. Secara periodik disusun laporan ringkasan kegiatan yang berhubungan dengan kas.

g. Penggunaan alat-alat elektronis dan mekanis untuk mengelola dan mencatat transaksi kas akan sangat membantu pengawasan kas.

Pengawasan terhadap penerimaan kas

Sistem dan prosedur penerimaan kas mengatur bahwa setiap transaksi penerimaan kas harus melalui ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Sehingga penerimaan kas sah sesuai dengan yang dibayarkan oleh pihak lain kepada perusahaan,diterima tepat pada waktunya dan disimpan dengan aman.

Pengawasan terhadap pengeluaran kas

Sistem dan prosedur pengeluaran kas mengatur bahwa setiap transaksi pengeluaran kas harus melalui peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sistem dan prosedur tersebut untuk menjamin bahwa pengeluaran kas tesebut sah,dikeluarkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan benar-benar diterima oleh yang berhak.

3. Penggunaan sistem voucher (bukti kas keluar)

Bukti kas keluar dibuat prenumbered dan dipakai nomor urut. Setiap pengeluaran kas harus menunjukan informasi:

a. tanggal pembayaran telah jatuh tempo

b. pihak yang berhak menerima pembayaran

c. tanda tangan pengesahan oleh kepala bagian atau kepala departemen

d. tanda tangan pengesahan oleh kepala bag. Akt

e. jumlah yang dibayarkan

f. rekening yang didebet dan kredit atas transaksi pembayaran tersebut.

4. Rekonsiliasi saldo rekening giro bank

Rekonsiliasi bank adalah perbandingan catatan rekening giro menurut rekening koran bank dengan catatan giro menurut perusahaan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan rekening giro dan penyesuaian terhadap pencatatan nya.

Dari rekonsiliasi bank akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perrbedaan antara rekening koran bank dengan catatan giro perusahaan,sehingga apabila timbul penyelewengan terhadap rekening giro diharapkan dapat diketahui perusahaan.

Didalam membuat rekonsiliasi bank harus disiapkan informasi kas yang meliputi:

a. rekening buku besar kas yang diselenggarakan perusahaan

b. rekening koran yang diterima perusahaan dari bank

c. penyusunan kertas kerja yang dipakai untuk membandingkan buku besar kas dengan rekening koran dari bank.

5. Pengawasan atas transaksi kas kecil

Dana kas kecil adalah kas dalam bentuk uang kertas atau logam yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil misalnya untuk pembayaran perangko materai,karcis bus kota dan lain-lain.

Dalam mengelola kas kecil, perusahaan dapat menggunakan dua sistem yaitu:

a. sistem tetap (imprest system)

kelebihan sistem ini adalah praktis untuk dipakai sedangkan kelemahan sistem ini adalah catatan akuntansi dan kas kecil yang tidak up todate atau tidak sesuai dengan pisik dana kas kecil,karna pengeluaran dana kas kecil belum dicatat sampai saat pengisian kembali.

b. sistem fluktuasi (fluctuating system)

kelebihan sistem ini adalah catatan akuntansi dana kas kecil up todate atau sesuai dengan pisik dana kas kecil karena setiap ada pengeluaran dana kas kecil dibuat jurnal pencatatan.

Kelemahan sistem ini adalah tidak praktis untuk dipakai, karena setiap terjadi pengeluaran dana kas kecil harus dibuat jurnal transaksi,padahal frekwensinya sering terjadi tetapi jumlahnya relatif kecil.

HUTANG

Hutang meliputi semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca untuk menyerahkan sumber-sumber economi,baik berupa kas,aktiva selain kas maupun jasa,pada periode yang akan datang sebagai akibat transaksi masa lalu.

Menurut prinsip akuntansi indonesia,semua hutang yang sudah diketahui,baik yang jumlahnya dapat diketahui secara tepat maupun belum harus disajikan sedemikian rupa di dalam neraca,sehingga bila dihubungkan dengan komponen neraca lainnya akan tergambar posisi keuangan perusahaan secara layak,baik pada awal amupun akhir periode tertentu.

Berdasarkan dimensi waktu penyelesaian nya hutang perusahaan dikelompokan menjadi dua yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar.

a. Hutang lancar(current liabilities)

Hutang ini meliputi semua hutang perusahaan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca,dengan menggunakan sumber-sumber yang termasuk aktiva lancar,atau dengan menerbitkan hutang lancar baru.

Komponen dari hutang lancar, antara lain:

a. Hutang dagang atau hutang usaha (account payable)

Hutang dagang atau hutang usaha adalah hutang lancar yang timbul dari pembelian kredit atas barang dagangan,bahan atau jasa yang diperlukan perusahaan,dimana tidak disertai jani formal adari perusahaan untuk pelunasan nya. Hutang dagang akan disajikan didalam neraca atas dasar jumlah kas yang akan dibayar pada waktu tanggal jatuh tempo.

b. Hutang wesel atau wesel bayar (notes payable)

Adalah hutang perusahaan kepada pihak lain yang disertai kesanggupan atau janji formal dari perusahaan untuk melunasinya dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca.

c. Transitoris pasip atau hutang penghasilan

Adalah hutang jangka pendek perusahaan yang timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran dimuka atas penghasilan yang belum menjadi hak nya.

Elemen hutang penghasilan antara lain:

Hutang penghasilan bunga

Hutang penghasilan sewa

Uang muka langganan

d. Hutang biaya (accrued payable)

Adalah biaya yang masih harus dibayar yang masih harus dibayar adalah hutang jangka pendek perusahaan yang timbul karena perusahaan telah menerima jasa dari pihak lain, akan tetapi sampai tanggal neraca balas jasanya belum dilunasi atau diberikan oleh perusahaan.

Elemen hutang biaya:

Hutang gaji

Hutang biaya bunga

Hutang biaya sewa

e. Hutang jangka pendek lain-lain

Meliputi semua hutang perusahaan yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca,tetapi tidak dapat dimasukan kedalam hutang jangka pendek.

b. Hutang tidak lancar

Dikenal juga dengan hutang jangka panjang yang meliputi semua hutang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun terhitung sejak tanggal neraca.

Hutang ini pada umumnya timbul karena perusahaan memerlukan dana yang jumlahnya cukup besar misalnya unutk membelanjai perluasan usaha.

Hutang jangka panjang ini biasanya didukung perjanjian formal antara perusahaan sebagai debitur dengan pemberi dana (kreditur) serta didukung dengan persetujuan dari pemegang saham.

Beban Dibayar Dimuka

Pengeluaran uang untuk suatu barang dan jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang dapat digolongkan dalam beban dibayar dimuka (prepaid expense). Karena, manfaat dari barang dan jasa tersebut baru akan diperoleh di mendatang, maka dari itu harus disajikan sebagai aktiva. Beban dibayar dimuka disebabkan karena tidak semua beban dibayar pada saat yang sama dengan diterimanya menfaat. Perbedaan waktu antara saat membayar dan saat manfaat tersebut diterima juga tidak akan muncul apabila perusahaan tidak membagi dan melaporkan kegiatan ekonomisnya dalam periode akuntansi tertentu. Beberapa pos yang termasuk dalam kategori beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut: sewa dibayar dimuka, asuransi dibayar dimuka dan lain-lain.

Beban dibayar dimuka pada akhirnya akan dialokasikan sebagai beban dalam suatu periode. Disamping pengeluaran yang harus dicatat sebagai beban dibayar dimuka, terdapat juga pengeluaran yang dimasukkan sebagai uang muka atas perolehan suatu aktiva. Pengeluaran yang demikian itu biasanya diklasifikasi sebagai uang muka (advances). Beban dibayar dimuka dan uang muka kadang-kadang secara bersama-sama disebut juga dengan pembayaran dimuka (prepayment). Dalam literatur Indonesia pembayaran dimuka disebut juga dengan pos-pos transitoris aktif. Dalam hal ini, arus uang (pengeluaran) terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan manfaat yang diterima.

Pencatatan beban dibayar dimuka

Pencatatan beban dibayar dimuka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Mula-mula dicatat dalam akun aktiva

Apabila pencatatan mula-mula dicatat ke dalam akun aktiva, maka pada akhir tahun (atau pada saat tertentu), bagian dari aktiva yang sudah terpakai tersebut perlu dibuatkan jurnal penyesuaian ke akun beban. Cara pencatatan ini, tidak memerlukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

b) .Mula-mula dicatat dalam akun beban

Apabila pencatatan mula-mula dicatat dalam akun beban, maka pada akhir tahun (atau pada saat-saat tertentu), bagian dari beban yang manfaatnya masih akan diterima di masa mendatang, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian ke akun aktiva. Cara pencatatan ini memerlukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

Jurnal penyesuaian untuk beban dibayar dimuka pada hakikatnya adalah untuk mengalokasikan bagian yang sudah mendatangkan manfaat dalam tahun berjalan, sehingga harus dibebankan dalam laporan laba rugi, dan bagian yang akan mendatangkan manfaat dimasa mendatang, harus disajikan sebagai aktiva. Hal ini berlaku baik untuk pencatatan yang pertama maupun yang kedua

Disadur dari beberapa sumber

h1

HUTANG

Maret 29, 2009

Pengertian :

Hutang meliputi semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca untuk menyerahkan sumber-sumber economi,baik berupa kas,aktiva selain kas maupun jasa,pada periode yang akan datang sebagai akibat transaksi masa lalu.

Menurut prinsip akuntansi indonesia,semua hutang yang sudah diketahui,baik yang jumlahnya dapat diketahui secara tepat maupun belum harus disajikan sedemikian rupa di dalam neraca,sehingga bila dihubungkan dengan komponen neraca lainnya akan tergambar posisi keuangan perusahaan secara layak,baik pada awal amupun akhir periode tertentu.

Berdasarkan dimensi waktu penyelesaian nya hutang perusahaan dikelompokan menjadi dua yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar.

a. Hutang lancar(current liabilities)

Hutang ini meliputi semua hutang perusahaan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca,dengan menggunakan sumber-sumber yang termasuk aktiva lancar,atau dengan menerbitkan hutang lancar baru.

Komponen dari hutang lancar, antara lain:

a. Hutang dagang atau hutang usaha (account payable)

Hutang dagang atau hutang usaha adalah hutang lancar yang timbul dari pembelian kredit atas barang dagangan,bahan atau jasa yang diperlukan perusahaan,dimana tidak disertai jani formal adari perusahaan untuk pelunasan nya. Hutang dagang akan disajikan didalam neraca atas dasar jumlah kas yang akan dibayar pada waktu tanggal jatuh tempo.

b. Hutang wesel atau wesel bayar (notes payable)

Adalah hutang perusahaan kepada pihak lain yang disertai kesanggupan atau janji formal dari perusahaan untuk melunasinya dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca.

c. Transitoris pasip atau hutang penghasilan

Adalah hutang jangka pendek perusahaan yang timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran dimuka atas penghasilan yang belum menjadi hak nya.

Elemen hutang penghasilan antara lain:

Hutang penghasilan bunga

Hutang penghasilan sewa

Uang muka langganan

d. Hutang biaya (accrued payable)

Adalah biaya yang masih harus dibayar yang masih harus dibayar adalah hutang jangka pendek perusahaan yang timbul karena perusahaan telah menerima jasa dari pihak lain, akan tetapi sampai tanggal neraca balas jasanya belum dilunasi atau diberikan oleh perusahaan.

Elemen hutang biaya:

Hutang gaji

Hutang biaya bunga

Hutang biaya sewa

e. Hutang jangka pendek lain-lain

Meliputi semua hutang perusahaan yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca,tetapi tidak dapat dimasukan kedalam hutang jangka pendek.

b. Hutang tidak lancar

Dikenal juga dengan hutang jangka panjang yang meliputi semua hutang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun terhitung sejak tanggal neraca.

Hutang ini pada umumnya timbul karena perusahaan memerlukan dana yang jumlahnya cukup besar misalnya unutk membelanjai perluasan usaha.

Hutang jangka panjang ini biasanya didukung perjanjian formal antara perusahaan sebagai debitur dengan pemberi dana (kreditur) serta didukung dengan persetujuan dari pemegang saham.

KAS

Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening goro bank yang dimiliki perusahaan serta elemen-elemen lainnya yang dapat dipersamakan dengan kas. Syarat suatu elemen dapat dipersamakan dengan kas adalah:

a. Dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran khususnya di dalam lingkungan business

b. Dapat disetorkan sebagai atau kedalam rekenig giro di bank pada setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya.

Elemen yang termasuk kas meliputi:

1. Kas pada perusahaan (cash on hand)

Terdiri dari:

a. Uang tunai meliputi uang ligam dan kertas yang dimiliki perusahaan.

b. Check yang diterima sebagai alat pembayaran dari pihak lain tetapi oleh perusahaan belum diuangkan atau disetor sebagai rekening giro dibank.

c. Elemen-elemen lain nya yang dapat dipersamakan dengan kas,misalnya: pos wesel, bukti kiriman uang yang belum di uangkan,bank draft,money order dan sebagainya.

2. Kas di bank (cash in bank)

Kas dibank adalah semua saldo rekening giro bank yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan setiap saat sebagai alat pembayaran dengan menggunakan check atau permintaan transfer uang.

Didalam praktek seringkali ada elemen yang tidak merupakan kas tetapi dimasukan sebagai elemen kas, sehingga elemen tersebut perlu dipisahkan dengan kas. Elemen-elemen yang tidak termasuk kas misalnya:

1. Kas bon

Kas bon atau uang muka intern adalah merupakan bukti pengambilan uang kas yang dilakukan oleh petugas perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pihak luar yang jumlahnya belum dapat dipastikan dan bukti-bukti pendukung nya baru piperoleh jika sudah dibayar

Bukti kas bon tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan tidak dapat disetorkan kedalam rekening giro perusahaan di bank, maka kas bon bukan merupakan elemen kas.

2. Persediaan perangko dan meterai

Persediaan perangko dan materai seringkali di dalam praktek dimasukan sebagai elemen kas. Hal ini tidak benar karena persediaan perangko dan meterai tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan tidak dapat disetorkan ke dalam rekening giro dibank.

3. Check bertanggal mundur (postdated check)

Check bertanggal mundur adalah check yang diterima perusahaan dari pihak lain pada tanggal tertentu tetapi dibubuhi tanggal yang selang beberapa waktu kemudian dibandingkan dengan penerimaan check tersebut.

4. Check yang tidak cukup dana nya

Check yang diterima oleh perusahaan dari pihak lain dapat merupakan check yang tidak cukup dana nya dan bahkan mungkin merupakan check kosong,sehingga check tesebut tidak dapat di uangkan atau disetor kedalam rekening giro dibank.

5. Deposito berjangka (times deposit)

Deposito berjangka adalah simpanan di bank yang pengambilannya terikat pada peraturan-peraturan dan jangka waktu tertentu, sehingga simpanan tersebut tidak dapat diambil atau di uangkan setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya.

6. Kas dibatasi pemakaian nya

Didalam perusahaan bisa terdapat kas yang dibatasi pemakaian nya untuk tujuan khusus misalnya untuk pelunasan hutang jangka panjang,untuk ekspansi dan untuk pembayaran deviden.

7. Rekening giro diblokade

Simpanan giro perusahaan dapat diblokade oleh pihak yang berwenang karena alasan-alasan tertentu.

8. Investasi jangka pendek

Karena investasi jangka pendek bertujuan untuk menghindari kas yang mengganggur, didalam praktek sering kali investasi jangka pendek diperlukan atau disajikan sebagai elemen kas. Perlakuan atau penyajian itu tidak benar karena investasi jangka pendek tidak dapat secara langsung dipakai sebagai alat pembayaran pada setiap saat dan tidak dapat disetorkan ke bank kedalam rekening giro, jadi investasi jangka pendek merupakan elemen kas.

9. Piutang wesel

Piutang wesel yang diserahkan kepada bank untuk ditagihkan kepada pihak lain seringkali sudah dimasukan sebagai elemen kas di bank.

10. Bank overdraft

Timbul apabila perusahaan telah melakukan pembayaran dengan check melebihi saldo rekening giro di bank, sehingga catatan kas di bank yang diselenggarakan perusahaan bersaldo kredit.

Perencanaan dan Pegawasan kas

Kegiatan pokok manajemen didalam perencanaan dan pengawasan kas meliputi:

1. Perencanaan aliran kas

Salah satu tanggung jawab penting managemen adalah menyediakan kas yang cukup untuk kegiatan perusahaan secara efisien didalam periode akuntansi tertentu. Menyediakan kas yang cukup berarti bahwa perusahaan tidak mengalami kekurangan kas sehingga mengganggu likuiditas perusahaan,tetapi juga jangan sampai perusahaan mengalami kelebihan kas sehingga penggunaan kas tidak efisien karena sebagian kas menganggur.

2. Pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran kas

Secara umum prinsip pengawasan kas adalah sebagai berikut:

a. Dipisahkan antara fungsi pencatatan kas dengan fungsi pengelola pisik kas( kasir),apabila memungkinkan dipisahkan pula antara fungi pengelola phisik penerimaan kas dengan pengeluaran kas.

b. Meletakan tanggung jawab pengelola kas pada pejabat atau petugas tertentu dalam perusahaan.

c. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang sah, yaitu bukti yang disahkan atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

d. Mengefektifkan pemakaian rekening giro bank.

e. Sering dilakukan perhitungan phisik tetapi dalam internal waktu yang tidak tetap dan bersifat mendadak.

f. Secara periodik disusun laporan ringkasan kegiatan yang berhubungan dengan kas.

g. Penggunaan alat-alat elektronis dan mekanis untuk mengelola dan mencatat transaksi kas akan sangat membantu pengawasan kas.

Pengawasan terhadap penerimaan kas

Sistem dan prosedur penerimaan kas mengatur bahwa setiap transaksi penerimaan kas harus melalui ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Sehingga penerimaan kas sah sesuai dengan yang dibayarkan oleh pihak lain kepada perusahaan,diterima tepat pada waktunya dan disimpan dengan aman.

Pengawasan terhadap pengeluaran kas

Sistem dan prosedur pengeluaran kas mengatur bahwa setiap transaksi pengeluaran kas harus melalui peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sistem dan prosedur tersebut untuk menjamin bahwa pengeluaran kas tesebut sah,dikeluarkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan benar-benar diterima oleh yang berhak.

3. Penggunaan sistem voucher (bukti kas keluar)

Bukti kas keluar dibuat prenumbered dan dipakai nomor urut. Setiap pengeluaran kas harus menunjukan informasi:

a. tanggal pembayaran telah jatuh tempo

b. pihak yang berhak menerima pembayaran

c. tanda tangan pengesahan oleh kepala bagian atau kepala departemen

d. tanda tangan pengesahan oleh kepala bag. Akt

e. jumlah yang dibayarkan

f. rekening yang didebet dan kredit atas transaksi pembayaran tersebut.

4. Rekonsiliasi saldo rekening giro bank

Rekonsiliasi bank adalah perbandingan catatan rekening giro menurut rekening koran bank dengan catatan giro menurut perusahaan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan rekening giro dan penyesuaian terhadap pencatatan nya.

Dari rekonsiliasi bank akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perrbedaan antara rekening koran bank dengan catatan giro perusahaan,sehingga apabila timbul penyelewengan terhadap rekening giro diharapkan dapat diketahui perusahaan.

Didalam membuat rekonsiliasi bank harus disiapkan informasi kas yang meliputi:

a. rekening buku besar kas yang diselenggarakan perusahaan

b. rekening koran yang diterima perusahaan dari bank

c. penyusunan kertas kerja yang dipakai untuk membandingkan buku besar kas dengan rekening koran dari bank.

5. Pengawasan atas transaksi kas kecil

Dana kas kecil adalah kas dalam bentuk uang kertas atau logam yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kas yang jumlahnya relatif kecil misalnya untuk pembayaran perangko materai,karcis bus kota dan lain-lain.

Dalam mengelola kas kecil, perusahaan dapat menggunakan dua sistem yaitu:

a. sistem tetap (imprest system)

kelebihan sistem ini adalah praktis untuk dipakai sedangkan kelemahan sistem ini adalah catatan akuntansi dan kas kecil yang tidak up todate atau tidak sesuai dengan pisik dana kas kecil,karna pengeluaran dana kas kecil belum dicatat sampai saat pengisian kembali.

b. sistem fluktuasi (fluctuating system)

kelebihan sistem ini adalah catatan akuntansi dana kas kecil up todate atau sesuai dengan pisik dana kas kecil karena setiap ada pengeluaran dana kas kecil dibuat jurnal pencatatan.

Kelemahan sistem ini adalah tidak praktis untuk dipakai, karena setiap terjadi pengeluaran dana kas kecil harus dibuat jurnal transaksi,padahal frekwensinya sering terjadi tetapi jumlahnya relatif kecil.

Disadur dari beberapa sumber.